IDNews.co, BITUNG - Kegalauan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung menantikan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akhirnya terjawab.
Hal ini berkat proaktif dua top eksekutif Pemkot Bitung, Walikota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar (MM-HH) terus memfolow-Up pembayaran TPP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hasilnya, Pemkot Bitung salah satu Kabupaten Kota di Sulawesi Utara (Sulut) yang pertama mendapat rekom pembayaran TPP TA 2022.
Hal itu dibuktikan dengan rekom Kemenkeu melalui Kemendagri menyetujui pembayaran TTP, dengan terbitnya Surat No 900/4127/ tertanggal 8 Maret 2022, ditandatangani langsung oleh Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, DR Drs A. Fatoni M.SI, yang diterima Pemkot Bitung.
Hal ini dibenarkan Kabag Humas, Jubir Pemkot Bitung Albert Sergius Palengkahu. "Benar, suratnya sudah berada di meja bapak (Walikota Bitung, red)," singkat Abe sapaan akrab Kabag Humas, Kamis (10/03/22).
Terkait hal tersebut, Walikota Maurits Mantiri langsung menginstruksikan bagian Keuangan dan Aset untuk segera diproses.
Mantiri menegaskan, Pemkot Bitung tidak pernah menahan hak ASN seperti info miring yang beredar. Apalagi standard Pengelolaan Keuangan Pemkot Bitung menurutnya sangat baik, sehingga kebijakan yang diambil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Semua berproses mulai dari permohonan, dibuatkan aplikasi SIPD, bahkan terus di Folow-Up. "Jadi soal TPP sudah disetujui Kemendagri, segera direalisasi. Bahkan Pemkot Bitung mendapat rekom pertama Pembayaran TPP. Sementara Kabupaten Kota lainnya masih berjuang, artinya masih menunggu," terang walikota memotivasi seluruh ASN di jajaran Pemkot Bitung. (*/marpol)
