SULUT, IDNews.co – Bertempat di Grand Puri Hotel Manado Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Data Penduduk Miskin Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka langsung Plt. Sekprov Sulut Asiano Gammy Kawatu, Kamis (11/11/2021).
Ditemui usai pelaksanaan Kegiatan ini Sekprov Kawatu mengatakan bahwa inti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah.
“Dalam kegiatan apapun memang sering terjadi dan dilakukan secara bersamaan sehingga perlu adanya koordinasi dan Singkronisasi,” ujar Sekprov Kawatu kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan akumulasi dari kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Sulut.
“Misalnya Sanger Talaud, Bolmong, Bolsel pasti berbeda data yang dimiliki karena itu hal ini kita singkronais bagaimana upaya-upaya yang kiranya dapat mempercepat menakan angka kemiskinan,” jelas Sekprov Kawatu.
Kawatu juga menuturkan bahwa Badan Pusat Statistik Sulut telah mempublikasikan bahwa persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai 7,77 persen (196,35 ribu orang), turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78 persen (195,85 ribu orang).
Dengan adanya kegiatan ini Kawatu menuturkan bahwa program-program yang nantinya akan dikucurkan oleh pemerintah Provinsi dapat lebih terkoordinasi dengan baik dan efektivitasnya diharapkan dapat lebih cepat terjadi.
Sekprov Kawatu juga menuturkan bahwa adanya program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas Pemprov Sulut menjadi salah satu payung untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulut.
“Dalam menanggulangi kemiskinan di Sulut Program ODSK menjadi payung dan itu sudah menjadi komitmen dari Bapak Gubernur dan Pak Wagub,” urai Sekprov Kawatu
Kaban Bappeda Ir. Jenny Karouw pada kesempatan ini menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Data ini nantinya akan berimplikasi terhadap penentuan bantuan-bantuan yang akan di berikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Terutama untuk kegiatan-kegiatan seperti Bansos, PKH serta kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk perbaikan sarana prasarana yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Kota,” terang Karouw.
Menurutnya semua ini melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada di setiap Daerah.
@Maxi Tene
