BITUNG iDnews.co - Maraknya TV Kabel berlanggana " Ilegal " tak mengantongi Izin Penyiaran di Kota Bitung di nilai sangat merugikan Pengusaha serta pengelolah TV Kabel yang sudah memiliki izin Tetap dari Kementrian Kominfo RI.
Keberadaan Tv Kabel Ilegal tersebut menyebar hampir di semua kecamatan di kota Bitung dan leluasa memungut iuran setiap bulanya.
Padahal, mengacu dari Undang undang peyiararan hanya Lembaga Penyiaran berbayar yang mengantongi IPP tetap yang bisa menyelanggaran penyiaran memungut iuran setiap bulan karena memiliki kewajiban setiap tahun membayar pajak ke Kementrian Kominfo RI .
Hal ini di sampaikan Budi Ratu Salah satu pe gelolah TV Kabel di kota Bitung kepada sejumlah media bahwa pihaknya merasa di rugikan dengan hadirnya TV Kabel tak mengantongi izin itu, dan seharusnya operasinya di tutup karena melanggar UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.
" Dari hasil penelusursan yang kami dilakukan,ada puluhan TV Kabel di Bitung yang tidak mengantongi IPP. Dan temuan itu juga kami sudah sampaikan dan koordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut untuk kemudian di laporkan ke pihak yang berwajib " ujar Ratu Selasa 30/11/2021
Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya melanggar Undang-undanga tentang penyiaran, tetapi juga berdampak buruk bagi pendapatan negara sebab hilangnya penerimaan pajak puluhan juta,karenanya kami minta juga Kementrian Komunikasi dan Informasi RI (KEMKOMINFO RI) menyikapi keluhan LPB di Kota Bitung Sulawesi Utara.
“Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d PP Nomor 50 tahun 2005 merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya meyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan,” terangnya
Budi menegaskan, bahwa pihaknya memiliki dasar yang kuat, dan berharap pihak yang berwajib dapat menindak TV kabel yang tak berizin terus beroperasi.
Alasannya, selain " ilegal" juga pada isi siaran dan chanelnya tidak bisa di monitor dan di awasi oleh baik KPID dan Pemerintah daerah karena tidak mengurus izin, otomatis tidak terdata keberadaanya .
' Setiap pungutan kepada konsumen harus resmi dan berbadan hukum serta memiliki izin Penyiaran, jadi jika tidak berijin maka pungutan itu patut di duga pungli harus di tindak" cetus Ratu
Dari data yang di peroleh dari Kementrian Kominfo hanya ada 10 Perusahaan Penyelenggaraan Penyiaran di Sulut yang punya izin tetap sementara di kota Bitung hanya ada satu yakni PT Bitung Media Bersaudara beranggotakan 15 pengelolah yang beralamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Sulut.
