 | |
| Foto: Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag. |
IDNEWS.CO, BITUNG - BP2MI bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI menyelenggarakan sosialisasi pelindungan PMI yang bertempat di Desa Kakenturan I Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Jumat, 26/11/ 21,
Hadir langsung dalam sosialisasi ini Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung Abdul Rahmat Dunggio serta Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag.
Acara sosialisasi dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta yang berasal dari organisasi kepemudaan, koordinator desa dan masyarakat umum.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene menyatakan dukungannya terhadap eksistensi BP2MI.
“BP2MI hadir untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran kita mulai dari hulu sampai ke hilir untuk itu saya mendukung penuh keberadaan lembaga ini terutama dalam memberantas para sindikat penempatan ilegal yang sangat merugikan para pekerja migran dan keluarganya” kata Felly.
Felly juga menambahkan bahwa Bitung merupakan salah satu daerah maritim yang banyak melahirkan pelaut-pelaut handal dan harus mendapatkan pelindungan dari sindikat penempatan ilegal.
“Kota Bitung adalah salah satu daerah maritim asal dari banyak pelaut handal, untuk itu pelindungan bagi mereka khususnya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan harus diperhatikan karena pasti banyak sindikat penempatan ilegal yang berkeliaran di sini untuk mencari mangsanya. Saya kira BP2MI dan Pemda khususnya Disnaker haruslah bersinergi agar program pelindungan ini dapat dijalankan dengan maksimal” tegas Felly.
Pernyataan Felly ini ikut diamini oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko. Dalam pemaparannya, Achmad menyebutkan bahwa BP2MI telah menyatakan perang terhadap para sindikat penempatan ilegal lewat program Sikat Sindikat.
“BP2MI telah menyatakan perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat yang setiap harinya berusaha untuk menyelamatkan para PMI kita dari penempatan secara non prosedural. Selain itu, kami juga gencar mensosialisasikan peluang serta prosedur kerja ke luar negeri yang aman baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui informasi grafis di media sosial agar masyarakat paham bagaimana cara kerja keluar negeri dengan benar dan prosedural” jelas Achmad.
Achmad juga menambahkan bahwa sinergi antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI yang dimaksud.
“Sinergi antara BP2MI dan Pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, haruslah didukung oleh Pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal bisa kita berantas sama-sama” tutup Achmad. (*Maxi Tene/Serdi K)
