JAKARTA, IDNews.co - Guna menggenjot ekonomi dan kesejahteraan nelayan di Kawasan Timur Indonesia, maka Gubernur Olly Dondokambey bersama lima Kepala Daerah/perwakilan melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di gedung Bina Graha Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Selasa (14/09/2021).
Selain Provinsi Sulut, Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan dilakukan Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat disaksikan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Tentunya, hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko saat mengawal proses penandatanganan Kesepahaman Bersama sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sektor Kelautan dan Perikanan ini.
Adapun serangkaian rapat koordinasi dan penandatanganan ini melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi itu.
“Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar Nelayan di Kawasan Regional Timur Indonesia, dapat memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” kata Moeldoko.
Seperti diketahui, melalui Permen KP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal nelayan kecil dibawah kapasitas 30 GT hanya diperbolehkan untuk memasuki jalur dua (4-12 mil) dan jalur tiga (di atas 12 mil) dengan persyaratan tertentu.
Namun banyak nelayan menghadapi masalah hukum karena melintasi batas wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, para nelayan lokal ini terpaksa melintasi batas wilayah yang ditentukan untuk berlindung di pulau-pulau terdekat akibat keperluan logistik dan kendala cuaca.
“Diharapkan nelayan kita akan menjadi Tuan di negerinya sendiri. Dengan demikian, ke depan Nelayan di kawasan ini akan memberikan kontribusi strategis bagi kehadiran dan produktivitas Lumbung Ikan Nasional,” sambung Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.
Pemerintah pusat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang selama ini telah bersinergi secara baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah Timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, yang turut hadir dalam penandatanganan not kesepahaman bersama ini. [Maxi Tene]
