MANADO, iDnews.co – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) Tahun 2021 secara virtual yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Kamis (26/5/2021).
Mengangkat tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” dihadiri oleh Menko Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko Perkonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekertaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muh. Yusuf Ateh serta jajaran BPKP.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan program pemerintah, yaitu program belanja anggaran yang akuntabel, efektif serta efisien.
“Dalam pengawasan, selalu mengikuti prosedur hal itu penting, tapi yang lebih penting tercapainya target. Karena yang ditunggu rakyat itu adalah hasilnya,” ujar Presiden.
“Rakyat harus merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Tidak ada serupiah pun yang salah sasaran apalagi dikorupsi. Ingat, Saya sama sekali tidak mentolerir apapun yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran,” sambungnya.
Presiden menegaskan agar belanja Pemerintah untuk terus dikawal dan ditingkatkan, terlebih mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ditargetkan tumbuh dari 0,74% di kuartal 1, menjadi 7% di kuartal kedua. Dalam mencapai target tersebut, Presiden mengakui bahwa diperlukan usaha yang tidak mudah. Untuk itu, Ia meminta kepada semua aparat pengawas pemerintah untuk memberikan solusi dalam hal pengawasan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Realiasi belanja pemerintah masih rendah, serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah, pengadaan barang dan jasa masih lambat, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah juga (masih kurang). Ini ada apa? Kenapa masih lambat?
“Untuk itu di minta agar BPKP bisa memberikan solusi serta menawarkan jalan keluar,” tambahnya.
Terakhir, Presiden memberi catatan terkait pengawasan keuangan pemerintah, antara lain yaitu kualitas pembelanjaan yang perlu ditingkatkan serta akurasi data masih tumpang tindih.
“Saya minta BPKP awasi kualitas data. Integrasi dan sinkronisasi (data) harus diperhatikan. Terkait data, ini jadi masalah yang terjadi berulang-ulang, bertahun-tahun. Contohnya, data bantuan sosial (bansos) yang ada di pemerintah pusat dan daerah beberapa kali tidak cocok. Masalah yang sama seperti ini Saya minta tidak terjadi di tahun berikutnya,” terang Presiden.
“Untuk pemerintah daerah, instansi maupun lembaga, Saya minta segera tindaklanjuti rekomendasi dari BPKP, agar fungsi pengawasan bisa berjalan lebih optimal.
Pengawasan ini gunanya untuk mencapai tujuan pembangunan bukan untuk menakut-nakuti ataupun mencari kesalahan. Kita harus saling koreksi,” pungkas Presiden sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakornas Wasin Tahun 2021.
Usai pembukaan, digelar diskusi tanya jawab dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy yang bertindak selaku narasumber. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Ketua KPK Firli Bahuri, para kepala daerah se-Indonesia, serta para aparat pengawas keuangan pemerintah termasuk Inspektur Provinsi Sulut.
Redaksi iDnews
